Wali Kota Diminta Evaluasi Kinerja Kadis PMD, Persoalan Bimtek BPD se Kota Sungai Penuh Jadi Sorotan

SUNGAI PENUH – Persoalan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh mendapat perhatian dari masyarakat.

Sejumlah pihak meminta Wali Kota Sungai Penuh mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Zetria Delfi, terutama terkait transparansi informasi mengenai kegiatan Bimtek BPD.

Permintaan evaluasi muncul karena publik masih mempertanyakan sejumlah hal terkait kegiatan tersebut. Pertanyaan itu antara lain menyangkut penyelenggara, mekanisme pembiayaan, serta keterlibatan Dinas PMD dalam pelaksanaan Bimtek.

Publik Minta Informasi Dibuka

Masyarakat menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Apalagi, isu mengenai Bimtek BPD sebelumnya beredar di media sosial. Namun, informasi yang beredar tersebut belum dapat menjadi dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran atau tindak pidana.

Karena itu, publik membutuhkan klarifikasi berdasarkan dokumen dan keterangan resmi dari pihak yang terkait.

Wali Kota Diminta Turun Tangan

Wali Kota Sungai Penuh Alfin Bakar juga diminta memastikan Dinas PMD memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan Bimtek BPD.

Evaluasi tidak harus berarti menyimpulkan adanya pelanggaran. Evaluasi dapat menjadi langkah untuk memastikan tata kelola kegiatan, transparansi anggaran, serta komunikasi publik berjalan sesuai aturan.

Bimtek BPD sendiri memiliki tujuan meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan di desa.

Karena itu, masyarakat berharap kegiatan peningkatan kapasitas tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi BPD dan masyarakat desa.

Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi tetap terbuka bagi Kepala Dinas PMD Kota Sungai Penuh Zetria Delfi maupun pihak penyelenggara Bimtek untuk menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian publik. (Medio)