Aset Banyak Belum Ditertibkan, Kinerja BKAD Sungai Penuh Lamban

SUNGAI PENUH — Hampir dua tahun pemerintahan Wali Kota Sungai Penuh Alfin Bakar dan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah berjalan. Namun, persoalan penertiban aset daerah masih menjadi sorotan masyarakat.

Berdasarkan Data dari Sumber, Hingga 31 Juli 2026, Aset Pemerintah Kota Sungai Penuh Masih Banyak yang belum ditertibkan.

Publik mempertanyakan langkah konkret Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dalam mengamankan dan menertibkan aset milik Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Aset daerah merupakan kekayaan pemerintah yang harus memiliki data, status, dan pengelolaan yang jelas. Karena itu, masyarakat menilai BKAD perlu menunjukkan hasil nyata, bukan hanya menjalankan proses administrasi.

Masih munculnya persoalan aset membuat publik mempertanyakan efektivitas kerja BKAD. Apalagi, penataan aset menjadi salah satu bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan menjaga kekayaan daerah.

Masyarakat juga mempertanyakan sejauh mana BKAD menjalankan perannya dalam mendukung program Alfin Bakar dan Azhar Hamzah.

Jika hampir dua tahun pemerintahan berjalan tetapi persoalan aset masih terus muncul, publik tentu berhak meminta penjelasan. Apa saja aset yang sudah BKAD tertibkan? Berapa aset yang masih bermasalah? Apa kendalanya? Dan kapan pemerintah menuntaskan seluruh persoalan tersebut?

Pertanyaan itu penting agar masyarakat dapat melihat capaian pemerintah secara terbuka.

Publik berharap BKAD tidak berhenti pada pendataan, tetapi berani mengambil langkah konkret untuk memastikan aset daerah benar-benar aman, tercatat, dan memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat. (Medio)