Arah Pembangunan Dinilai Tidak Jelas, Kinerja Kadis PUPR Sungai Penuh Diragukan

SUNGAI PENUH – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Sungai Penuh mendapat sorotan. Memasuki Oktober 2026, arah pembangunan fisik daerah dinilai belum terlihat jelas.

Sorotan muncul karena proses pembangunan berjalan lambat. Sejumlah paket pekerjaan juga belum menunjukkan perkembangan berarti.

Pengamat Kebijakan Publik menilai PUPR perlu memperkuat koordinasi antarbidang agar program pembangunan memiliki arah yang jelas.

“Pertama, kurangnya koordinasi antarbidang sehingga tidak punya arah yang jelas untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.

Menurutnya, PUPR juga perlu mempercepat pelaksanaan program karena masyarakat membutuhkan pembangunan yang nyata.

Pengamat Kebijakan Publik turut menyoroti belum jelasnya master plan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Pemerintah perlu memiliki perencanaan matang agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.

“Sekarang sudah memasuki bulan 10, tanda-tanda arah pembangunan belum jelas serta proses tender paket proyek juga belum dilaksanakan,” katanya.

Berdampak pada Perputaran Ekonomi

Lambannya pekerjaan fisik tidak hanya berdampak pada pembangunan, tetapi juga perputaran ekonomi daerah.

Ketika paket pekerjaan belum berjalan, aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan proyek konstruksi ikut melambat. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi penyerapan anggaran daerah.

“Dengan belum adanya paket pekerjaan yang dikerjakan, roda ekonomi di daerah setempat tidak berputar,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rendahnya penyerapan anggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi hambatan yang membuat pelaksanaan program berjalan lambat.

PAD Sewa Alat Berat dan Laboratorium

Pengamat Kebijakan Publik juga mengaitkan kondisi tersebut dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sewa alat berat dan layanan laboratorium PUPR.

Menurutnya, pendapatan dari dua layanan tersebut sangat bergantung pada aktivitas pekerjaan fisik.

PUPR akan sulit meningkatkan PAD dari sewa alat berat jika proses tender belum berjalan dan pekerjaan fisik belum mulai.

“Bagaimana PAD sewa alat berat bisa meningkat sementara proses tender belum ada dan pekerjaan fisik belum jalan? Siapa yang mau menyewa alat berat kalau pekerjaan belum ada?” katanya.

Hal serupa berlaku pada layanan laboratorium. Aktivitas pengujian dan pengambilan sampel akan meningkat ketika proyek fisik mulai berjalan.

Wali Kota Diminta Evaluasi

Pengamat Kebijakan Publik menyarankan Wali Kota Sungai Penuh memanggil pihak PUPR untuk membahas strategi percepatan pembangunan sekaligus peningkatan PAD.

Menurutnya, pemerintah perlu menyatukan perencanaan pembangunan dengan strategi peningkatan pendapatan daerah.

“Pak Wali Kota juga bisa memanggil pihak PUPR yang menangani retribusi untuk sharing mengenai peningkatan PAD,” ujarnya.

Sorotan tersebut menjadi catatan bagi Pemkot Sungai Penuh untuk memperjelas arah pembangunan, mempercepat proses pengadaan, meningkatkan penyerapan anggaran, serta mengoptimalkan potensi PAD.

Redaksi Trenz.id