Diterpa Isu Dugaan Suap Bimtek BPD, Kadis PMD Sungai Penuh Zetria Delfi Jarang Muncul di Publik

SUNGAI PENUH – Isu dugaan suap dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kota Sungai Penuh terus menjadi perhatian.

Di tengah isu yang beredar di media sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Sungai Penuh, Zetria Delfi, justru jarang terlihat memberikan pernyataan di ruang publik terkait persoalan tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Publik ingin mengetahui secara jelas posisi Dinas PMD dalam kegiatan Bimtek BPD, termasuk proses pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan.

Namun, isu dugaan suap tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta. Sampai ada bukti dan keterangan resmi dari pihak berwenang, publik perlu melihat informasi tersebut sebagai isu yang membutuhkan klarifikasi.

Publik Menunggu Penjelasan

Bimtek BPD pada dasarnya bertujuan meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan di desa.

Anggota BPD memiliki peran penting dalam menampung aspirasi masyarakat, membahas peraturan desa bersama kepala desa, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Karena itu, publik berharap pelaksanaan Bimtek berjalan transparan dan sesuai ketentuan.

Munculnya isu dugaan suap membuat masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka. Publik ingin mengetahui siapa penyelenggara kegiatan, bagaimana mekanisme pembiayaan, serta sejauh mana Dinas PMD terlibat dalam kegiatan tersebut.

Mengapa Kadis PMD Belum Banyak Bicara?

Minimnya pernyataan Zetria Delfi di ruang publik terkait isu tersebut ikut menarik perhatian.

Publik tentu berharap Kepala Dinas PMD memberikan klarifikasi agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan spekulasi.

Penjelasan resmi juga dapat membantu masyarakat membedakan antara informasi yang memiliki dasar dengan kabar yang hanya berkembang melalui media sosial.

Redaksi membuka ruang bagi Zetria Delfi dan pihak penyelenggara Bimtek BPD untuk memberikan klarifikasi serta hak jawab atas isu yang berkembang.

Catatan: Sampai terdapat bukti atau keterangan resmi, tidak tepat menyimpulkan bahwa telah terjadi suap dalam kegiatan Bimtek BPD tersebut.