Aksi Unjuk Rasa LSM Petisi Sakti Terkait Dugaan Pungli di Dinas Pendidikan Sungai Penuh Tak Terlihat, Ada Apa?

SUNGAI PENUH – Rencana aksi unjuk rasa damai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pergerakan Aktivis Sejati (Petisi Sakti) di Kota Sungai Penuh menjadi tanda tanya.

Pasalnya, surat pemberitahuan aksi mencantumkan jadwal Kamis, 5 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Namun, publik kini mempertanyakan mengapa aksi tersebut tidak terlihat berlangsung.
Sejumlah pertanyaan pun muncul.

Berdasarkan surat bernomor 899/LSMPETISI/AKSI/X/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, LSM Petisi Sakti sebelumnya menyampaikan pemberitahuan aksi kepada Kapolres Kerinci melalui Kasat Intel di Sungai Penuh.

Surat tersebut mencantumkan dua lokasi aksi, yakni halaman Kantor Wali Kota Sungai Penuh dan halaman Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh. LSM Petisi Sakti juga memperkirakan sekitar 30 orang akan mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam surat itu, LSM Petisi Sakti mengangkat dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan sertifikasi guru dan program revitalisasi sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

LSM tersebut juga menyinggung dugaan pungutan dalam setiap pengangkatan calon kepala sekolah tingkat SD dan SMP.
Rencana aksi itu mengundang perhatian karena menyangkut persoalan pendidikan, hak tenaga pendidik, serta transparansi pelayanan pemerintahan.
Publik Menunggu Penjelasan
Kini, setelah jadwal aksi berlalu, publik mempertanyakan perkembangan rencana tersebut.

Jika LSM Petisi Sakti membatalkan atau menunda aksi, apa alasan di balik keputusan tersebut? Apakah ada kesepakatan, proses komunikasi, atau perkembangan lain yang membuat rencana itu berubah?
Hingga kini, belum ada keterangan yang menjelaskan alasan tidak terlaksananya aksi sesuai jadwal dalam surat pemberitahuan tersebut.

Publik tentu membutuhkan penjelasan agar tidak muncul berbagai spekulasi.
Satu hal yang perlu mendapat perhatian, dugaan pungli dalam dunia pendidikan harus mendapat kejelasan melalui mekanisme pemeriksaan dan pembuktian.

Semua pihak juga perlu menjunjung asas praduga tak bersalah.

Publik kini menunggu penjelasan dari LSM Petisi Sakti maupun pihak terkait: Mengapa aksi yang sebelumnya sudah tercantum dalam surat pemberitahuan itu tidak jadi berlangsung? Ada apa sebenarnya?

REDAKSI TRENZ.ID