Bapenda dan Disperindag Diminta Verifikasi Ulang Lapak Pasar Tanjung Bajure, Cegah Monopoli dan Kebocoran PAD

SUNGAI PENUH – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Sungai Penuh diminta segera melakukan verifikasi ulang seluruh lapak di Pasar Tanjung Bajure.

Langkah ini penting untuk memperjelas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mencegah praktik monopoli dan jual beli lapak secara ilegal.

Verifikasi juga bertujuan memastikan pemerintah memiliki data akurat mengenai pemilik lapak, luas tempat usaha, serta kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi.

Petugas Diminta Turun Langsung ke Lapangan

Bapenda dan Disperindag perlu mendata ulang seluruh lapak. Petugas harus mencatat identitas pemilik, luas lapak, serta status pembayaran retribusi.

Petugas juga perlu memeriksa lapak satu per satu dan mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen administrasi.

Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat mengetahui kondisi sebenarnya di Pasar Tanjung Bajure.

Cegah Monopoli dan Jual Beli Lapak

Persoalan penguasaan banyak lapak oleh sejumlah pedagang menjadi perhatian. Praktik tersebut berpotensi menyulitkan pedagang kecil yang membutuhkan tempat usaha.

Selain itu, dugaan praktik jual beli lapak secara ilegal perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.

Pemerintah harus memastikan setiap pedagang memperoleh kesempatan yang adil untuk menjalankan usaha. Penataan lapak juga harus mengacu pada aturan yang berlaku.

Data Retribusi Harus Transparan

Bapenda perlu mencocokkan data kepemilikan dan penggunaan lapak dengan catatan pembayaran retribusi.

Data yang akurat membantu pemerintah menghitung PAD secara tepat. Langkah ini juga dapat menutup celah kebocoran pendapatan daerah.

Bapenda perlu mengingatkan pedagang agar membayar retribusi sesuai ketentuan. Sebab, retribusi pasar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pembangunan Kota Sungai Penuh.

Disperindag Diminta Tegas Menertibkan Lapak

Disperindag juga perlu menindaklanjuti temuan lapangan. Instansi ini dapat memanggil pemilik lapak yang melanggar ketentuan dan berkoordinasi dengan Bapenda untuk menyelesaikan persoalan administrasi maupun retribusi.

Pedagang juga perlu mendapat ruang untuk menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan monopoli atau praktik jual beli lapak secara ilegal.

Melalui verifikasi menyeluruh, Pemkot Sungai Penuh diharapkan mampu menciptakan pengelolaan Pasar Tanjung Bajure yang tertib, transparan, dan adil bagi seluruh pedagang.

Penataan pasar harus berjalan seiring dengan peningkatan PAD. Jangan sampai lapak pasar hanya dikuasai segelintir orang, sementara pedagang kecil kesulitan mendapatkan tempat usaha.

REDAKSI TRENZ.ID