Izin Pemakaian Jalan Habis, Publik Desak Pemkot Sungai Penuh Buka Jalan Diponegoro

SUNGAI PENUH – Publik Desak Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Buka Jalan Diponegoro Sungai Penuh Besok pada Senin, 2 November 2026.

Penutupan sebagian badan Jalan Diponegoro, tepatnya di depan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh, mulai menuai sorotan. Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Sungai Penuh segera mengevaluasi penggunaan jalan tersebut dan membuka kembali akses jalan untuk kepentingan umum.

Desakan ini muncul setelah masa berlaku rekomendasi pemakaian badan jalan dari Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh untuk kegiatan pembangunan Pasar Sungai Penuh.

Berdasarkan dokumen rekomendasi Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Nomor 551.2/215/DISHUB-SP/XI/2025, pemerintah memberikan rekomendasi kepada PT Cimendang Sakti Kontrindo untuk menggunakan sebagian badan Jalan Diponegoro di depan Lapangan Merdeka.

Dokumen tersebut mencantumkan masa penggunaan jalan. Artinya, masa rekomendasi tersebut telah berakhir.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penggunaan badan jalan setelah masa rekomendasi berakhir.

Masyarakat pun meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai status perizinan dan kelanjutan penggunaan ruas jalan tersebut.

Selain itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar Jalan Diponegoro kembali berfungsi secara optimal sebagai akses transportasi umum.

Dalam dokumen tersebut, Dinas Perhubungan juga mencantumkan sejumlah ketentuan, antara lain perusahaan tidak boleh menutup seluruh badan jalan, harus menyediakan ruang bagi pengguna jalan, memasang rambu dan lampu penerangan, serta menjaga keamanan dan kebersihan lokasi pekerjaan.

Rekomendasi itu juga menyebut perlunya koordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi untuk penerbitan izin pemakaian jalan nasional.

Kini, masyarakat menantikan sikap tegas pemerintah terkait status penggunaan badan Jalan Diponegoro. Pemkot Sungai Penuh bersama instansi berwenang perlu memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan jalan memiliki dasar perizinan yang masih berlaku.

Jalan Diponegoro merupakan akses untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi mengenai perizinan dan kepastian pembukaan kembali jalan menjadi hal penting yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

REDAKSI|TRENZ.ID