Forum Lalu Lintas Sungai Penuh Bahas Bongkar Muat, Parkir Liar hingga Rekayasa Jalan

SUNGAI PENUH – Forum Lalu Lintas Kota Sungai Penuh membahas tiga persoalan utama transportasi dalam rapat koordinasi di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Kamis (12/11/2026).

Rapat yang dimulai pukul 10.40 WIB itu dipimpin Kepala Dishub Kota Sungai Penuh, Sansri Harsa, S.Sos., M.Si. Ia memaparkan strategi penanganan bongkar muat barang, penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL), serta rekayasa lalu lintas di Jalan H. Bakri.

Forum menilai ketiga persoalan tersebut perlu mendapat penanganan serius karena berpotensi mengurangi kapasitas jalan, memicu kemacetan, dan mengganggu keselamatan pengguna jalan.

Sejumlah instansi mengikuti rapat tersebut, antara lain Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satpol PP, Satlantas Polres Kerinci, Bagian Hukum Setda, Kecamatan Sungai Bungkal, dan Kelurahan Sungai Penuh.

Dishub Siapkan Perwako Atur Jam Bongkar Muat

Dishub telah melakukan survei aktivitas bongkar muat barang di Kota Sungai Penuh. Hasil survei tersebut menjadi bahan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang pengaturan jam operasional dan zonasi bongkar muat.

Satpol PP mengusulkan agar aktivitas bongkar muat berlangsung pada jam sepi lalu lintas. Instansi tersebut juga mendorong penetapan zona khusus untuk menata aktivitas kendaraan barang.

Sementara itu, Satlantas Polres Kerinci menyoroti pelanggaran truk yang memasuki kawasan kota. Satlantas meminta Dinas Pekerjaan Umum berkoordinasi untuk memasang rambu larangan truk secara jelas.

Parkir di Jalan R.E. Martadinata Jadi Sorotan

Persoalan parkir juga menjadi perhatian forum. Dishub menemukan banyak kendaraan menggunakan badan Jalan R.E. Martadinata sebagai tempat parkir, terutama saat jam sibuk.

Kondisi tersebut mengurangi kapasitas jalan dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Dishub juga mengajak masyarakat menyosialisasikan aturan penggunaan badan jalan untuk kegiatan hajatan atau pesta pernikahan.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menegaskan bahwa semua pihak harus mengembalikan fungsi jalan dan trotoar sebagaimana mestinya. Instansi tersebut menyoroti penggunaan trotoar sebagai tempat parkir dan lokasi berjualan.

Satpol PP turut meminta pelaku usaha menyediakan juru parkir yang memiliki tanda pengenal dan karcis resmi. Petugas juga perlu membatasi area parkir agar tidak meluas hingga persimpangan jalan.

Selain itu, Satpol PP menegaskan komitmen menindak parkir liar dan pungutan liar, termasuk di kawasan perkantoran pemerintah saat perayaan HUT Kota Sungai Penuh.

Forum Bahas Rute Kendaraan Besar di Jalan H. Bakri

Dalam pembahasan rekayasa lalu lintas, Satlantas menjelaskan kondisi Jalan H. Bakri yang menggunakan konstruksi beton dan masuk kategori jalan kelas III.

Satlantas mengarahkan kendaraan barang bertonase besar melalui sejumlah jalur, yakni jalan lingkar kota, Jalan Puncak, Bukit Sentiong, Jalan H. Bakri, Sumur Anyir, dan Cangking.

Petugas juga akan menindak kendaraan yang melanggar ketentuan rute. Satlantas menegaskan kendaraan trailer yang membutuhkan jalan kelas I tidak dapat melintas di Kota Sungai Penuh karena kota ini tidak memiliki jalan dengan klasifikasi tersebut. Kendaraan pengangkut barang perlu menyesuaikan ukuran dan jenis armadanya.

Dinas Pekerjaan Umum turut menyampaikan rencana perubahan median Jalan R.E. Martadinata menjadi lebih kecil. Instansi tersebut juga membahas pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau lampu lalu lintas.

Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum menyoroti keselamatan Jalan Soekarno-Hatta di kawasan Pelayang Raya yang kerap mengalami longsor.

Forum Sepakati Tiga Langkah Penanganan

Setelah membahas berbagai persoalan, Forum Lalu Lintas Kota Sungai Penuh menyepakati tiga langkah utama.

Pertama, menetapkan Jalan R.E. Martadinata sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan menata perlengkapan jalan, menertibkan parkir, dan mengatur aktivitas pedagang.

Kedua, mengatur kendaraan bertonase besar melalui pembatasan tonase dan penetapan jam operasional.

Ketiga, memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menjalankan penataan dan pengawasan lalu lintas.

Forum juga meminta setiap rekayasa lalu lintas tetap memperhatikan akses kendaraan pemadam kebakaran. Tim terpadu perlu melakukan evaluasi secara berkala agar setiap kebijakan berjalan efektif.

Seluruh instansi yang hadir menyatakan dukungan terhadap hasil kesepakatan tersebut dan berkomitmen menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

Rapat berakhir pukul 12.30 WIB. Sansri Harsa menutup pertemuan setelah seluruh peserta menyampaikan masukan dan usulan.

REDAKSI TRENZ.ID