Gabungan LSM Minta Audensi dengan Wali Kota Sungai Penuh Terkait Pembangunan Kantor Imigrasi

SUNGAI PENUH – Rencana hibah aset Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dan bangunan eks Kantor Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci mulai menjadi perhatian.

Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media Kota Sungai Penuh secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, S.H., untuk meminta penjelasan terkait status hibah aset tersebut.

Permohonan itu tertuang dalam surat Nomor 41/Gab-LSM-Media/SPN/XI/2026 tertanggal 2 November 2026. Surat tersebut memuat perihal permohonan audiensi terkait hibah aset BMD.

Dalam surat itu, gabungan LSM dan media menjelaskan bahwa persoalan ini berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi renovasi gedung dan bangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci Tahun Anggaran 2026.

Lokasi pekerjaan tersebut berada di Jalan Imam Bonjol, Kota Sungai Penuh, tepatnya di atas lahan dan bangunan eks Kantor Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh.

Gabungan LSM dan media ingin memperoleh penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Sungai Penuh mengenai status hibah aset tersebut. Mereka juga ingin memastikan proses pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah berjalan secara transparan.

Minta Penjelasan Langsung dari Wali Kota

Melalui surat tersebut, gabungan LSM dan media mengajukan jadwal audiensi pada:

Hari: Rabu

Tanggal: 11 November 2026

Waktu: Pukul 09.00 WIB sampai selesai

Tempat: Kantor Wali Kota Sungai Penuh

Agenda: Audiensi terkait hibah aset BMD

Peserta: Sekitar 20 orang.

Surat permohonan tersebut ditandatangani perwakilan Gabungan LSM dan Media Kota Sungai Penuh, yakni EKA Tri Yuni, S.H. selaku Korlap 1 dan Irwan selaku Korlap 2.

Selain Wali Kota Sungai Penuh, surat tersebut juga memuat tembusan kepada Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Kapolres Kerinci melalui Intelkam Polres Kerinci, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh.

Audiensi ini diharapkan dapat membuka informasi secara terang mengenai status kepemilikan, proses hibah, serta dasar administrasi pemanfaatan tanah dan bangunan eks Kantor Dinas Kesehatan tersebut.

Kini, perhatian tertuju pada respons Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap permohonan audiensi tersebut. Penjelasan resmi dari pemerintah sangat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pengelolaan aset milik daerah.