Tidak Kantongi Andalalin, Publik Minta Dishub Sungai Penuh Panggil Pelaksana Proyek Pembangunan Kantor Imigrasi

SUNGAI PENUH – Publik meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sungai Penuh bertindak tegas. Masyarakat meminta Dishub memanggil pelaksana proyek Pembangunan Kantor Imigrasi Sungai Penuh yang belum mengantongi Andalalin.

Pelaksana proyek di Desa Koto Renah Kecamatan Pesisir Bukit itu mengerjakan pembangunan di tepi jalan. Proyek itu menumpuk material dan menutup sebagian badan jalan.

Apa Itu Andalalin?

Andalalin adalah Analisis Dampak Lalu Lintas. Andalalin merupakan kajian untuk menilai dampak sebuah pembangunan terhadap lalu lintas di sekitarnya.

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mewajibkan Andalalin. UU itu mewajibkan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan lalu lintas menyusun Andalalin.

Kajian Andalalin menilai tiga hal utama. Pertama, kajian menilai bangkitan dan tarikan kendaraan. Kedua, kajian menilai kapasitas jalan sekitar. Ketiga, kajian memberi rekomendasi rekayasa lalu lintas, seperti rambu, petugas pengatur, atau jalan alternatif.

Proyek Dinilai Ganggu Arus Lalu Lintas

Tumpukan tanah dan material proyek mempersempit jalan. Pengendara harus antre dan melintas secara bergantian.

Kondisi ini membahayakan pengendara. Pengendara motor harus ekstra hati-hati saat melintas.

Selain itu, proyek itu juga tidak memasang rambu pengatur lalu lintas. Petugas juga tidak mengatur arus kendaraan di lokasi proyek.

Warga menilai kondisi ini rawan kecelakaan. Warga juga menilai proyek ini mengganggu aktivitas warga setiap hari.

Publik Desak Dishub Bertindak

Warga mendesak Dishub segera memanggil pelaksana proyek. Warga meminta Dishub memeriksa dokumen Andalalin proyek tersebut.

Warga juga meminta Dishub menertibkan material proyek. Warga meminta Dishub memastikan pelaksana proyek tidak lagi menutup badan jalan.

Dishub perlu turun langsung ke lokasi. Dishub perlu menegur pelaksana proyek dan meminta pelaksana proyek melengkapi izin.

Jika pelaksana proyek tetap membandel, Dishub perlu memberi sanksi tegas. Sanksi itu memberi efek jera dan melindungi keselamatan pengguna jalan.

Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Keselamatan pengguna jalan harus jadi prioritas utama. Pembangunan tidak boleh mengorbankan keselamatan warga.

Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu memastikan semua proyek mengantongi Andalalin. Pemerintah juga perlu memastikan pelaksana proyek mematuhi aturan lalu lintas.